TREASURY-STATE TREASURY-STATE

Senin, 12 Juli 2010

REFORMASI PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA


Berjalannya Reformasi Birokrasi khususnya reformasi manajemen keuangan Negara yang dimulai dengan keluarnya paket peraturan perundangan-undangan Keuangan Negara, dilakukan juga reformasi pengelolaan barang milik kekayaan Negara dan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah selanjutnya Peraturan MenteriK Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.
Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. BMN tersebut secara administrasi dibuatkan daftarnya. Daftar Barang Milik Negara (DBMN) adalah daftar yang memuat data BMN berupa tanah dan/atau bangunan idle yang disusun oleh Pengelola Barang. Dari daftar BMN dibuatkan Laporan BMN. Laporan Barang Milik Negara, (LBMN) adalah laporan yang disusun oleh Pengelola Barang berupa Tanah dan/atau Bangunan Idle dan laporan yang dihimpun dari LBP atau LBMN-KW secara semesteran dan tahunan.

Agar menghasilkan laporan BMN yang baik dan mendukung pencapaian nilai Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) menjadi wajar tanpa pengecualian (WTP) maka dilakukan Penatausahaan BMN. Penatausahaan BMN adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai ketentuan yang berlaku.
Penatausahaan BMN dimulai dari pengadaan Barang/Jasa instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Selanjutnya penatausahaan BMN dalam melakukan pencatatan atas BMN yang telah dimiliki baik dari pembelian, hibah atau rampasan, dan juga dalam hal penyampaian laporan BMN yang dikirimkan berjenjang dari satuan kerja sampai ke Kementerian Negara/Lembaga di Jakarta.
Dalam Penatausahaan BMN tersebut ada yang disebut dengan pengelola barang. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN. Penatausahaan BMN bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN sehingga sekecil mungkin mengurangi penggelapan BMN oleh oknum aparat negara.
Ruang lingkup penatausahaan BMN meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sedangkan sasaran penatausahaan BMN meliputi semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), semua barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah meliputi barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenisnya, barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian/ kontrak, barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang, atau barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Termasuk Pengguna Barang harus menyampaikan laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari pelaksanaan pengelolaan BMN kepada Pengelola Barang.
Penatausahaan BMN meliputi penatausahaan pada Kuasa Pengguna Barang/Pengguna Barang dan Pengelola Barang dimana pada Kuasa Pengguna Barang/Pengguna Barang dilakukan oleh unit penatausahaan Kuasa Pengguna Barang/Pengguna Barang dan pada Pengelola Barang dilakukan oleh unit penatausahaan Pengelola Barang. Penatausahaan BMN pada Pengelola Barang dilaksanakan oleh KPKNL, Kanwil DJKN dan DJKN.
Unit Penatausahaan Kuasa Pengguna Barang (UPKPB) yang merupakan unit yang melakukan penatausahaan BMN pada tingkat satuan kerja/Pengguna Barang berkewajiban membuat Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) yang berupa daftar barang yang status penggunaannya berada pada Kuasa Pengguna Barang, Unit Penatausahaan Pengguna Barang-Wilayah (UPPB-W) membuat Daftar Barang Pengguna Wilayah (DBP-W) yang berupa gabungan daftar barang dari masing-masing UPKPB yang berada di wilayah kerjanya, Unit Penatausahaan Pengguna Barang Eselon I (UPPB-E1) membuat Daftar Barang Pengguna Eselon I (DBP-E1), yang berupa gabungan daftar barang dari masing-masing UPKPB dan/atau UPPB-W yang berada di wilayah kerjanya, Unit Penatausahaan Pengguna Barang (UPPB) membuat Daftar Barang Pengguna (DBP), yang berupa gabungan daftar barang dari masing-masing UPPB-E1, UPPB-W dan/atau UPKPB. Pelaksana Penatausahaan pada Pengelola Barang masing-masing dalam pembukuannya harus membuat Daftar Barang Milik Negara Kantor Daerah berupa Tanah dan/atau Bangunan Idle (DBMN-KD-T/B) yang berada di wilayah kerjanya secara berjenjang.
Pelaksana Penatausahaan pada Pengguna Barang melakukan pendaftaran dan pencatatan BMN ke dalam daftar barang menurut penggolongan dan kodefikasi barang dan dilaporkan BMN yang didaftarkan dan dicatat kepada Pelaksana Penatausahaan pada Pengelola Barang. Pelaksana Penatausahaan pada Pengelola Barang selain melakukan pendaftaran dan pencatatan BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan Idle, ke dalam daftar barang juga melakukan penghimpunan data BMN selain Tanah dan/atau Bangunan Idle, juga menyusun Daftar Barang Milik Negara Kantor Daerah per Kementerian Negara/Lembaga (DBMN-KD-K/L) yang berupa himpunan Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) yang berada di wilayah kerjanya secara berjenjang. Setiap adanya perubahan data terkait dengan pengelolaan BMN harus dilaporkan kepada Pelaksana Penatausahaan, Pelaporan dilakukan setelah adanya perubahan dan Pengelola Barang dapat menolak usulan pemanfaatan, penghapusan atau pemindahtanganan dari Kuasa Pengguna Barang/Pengguna Barang terhadap BMN yang tidak tercantum dalam daftar barang.
Pelaksana Penatausahaan pada Pengguna Barang harus menyimpan dokumen kepemilikan BMN tanah dan/atau bangunan serta BMN yang berada dalam penguasaannya. Penyimpanan dokumen BMN dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.
Pengguna Barang melakukan inventarisasi BMN yang berada dalam penguasaannya melalui pelaksanaan sensus barang sekurangkurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun kecuali terhadap BMN yang berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, Pengguna Barang melakukan inventarisasi melalui pelaksanaan opname fisik setiap tahun.
Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil inventarisasi kepada Pengelola Barang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah selesainya inventarisasi. Pengguna Barang bertanggung jawab atas laporan hasil pelaksanaan inventarisasi yang dilakukan. Pengguna Barang mendaftarkan dan mencatat hasil inventarisasi ke dalam daftar barang menurut penggolongan dan kodefikasi barang, setelah terlebih dahulu dilaporkan kepada Pengelola Barang.
Pengelola Barang melakukan inventarisasi BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya sekurangkurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun. Tanah dan/atau bangunan yang diinventarisasi meliputi Tanah dan/atau Bangunan Idle yang diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang. Pengguna Barang yang menyerahkan tanah dan/atau bangunan kepada Pengelola Barang tetap harus membantu kelancaran pelaksanaan inventarisasi. Pelaksana Penatausahaan pada Pengelola Barang mendaftarkan dan mencatat hasil inventarisasi dalam daftar barang menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
UPKPB menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) terdiri dari LBKP Semesteran (LBKPS) menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir suatu semester serta mutasi yang terjadi selama semester tersebut, dan menyampaikannya kepada UPPB-W, UPPB-E1 atau UPPB dengan tembusan kepada KPKNL. LBKP Tahunan (LBKPT), menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir tahun serta mutasi yang terjadi selama tahun tersebut dan menyampaikannya kepada UPPB-W, UPPB-E1 atau UPPB dengan tembusan kepada KPKNL.
UPPB-W menyusun Laporan Barang Pengguna Wilayah (LBPW) terdiri dari LBPW Semesteran (LBPWS) menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir suatu semester serta mutasi yang terjadi selama semester tersebut yang datanya dihimpun dari LBKPS dan menyampaikannya kepada UPPB-E1 atau UPPB dengan tembusan kepada Kanwil DJKN.
LBPW Tahunan (LBPWT) menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir tahun serta mutasi yang terjadi selama tahun tersebut yang datanya dihimpun dari LBKPT, dan menyampaikannya kepada UPPBE1 atau UPPB dengan tembusan kepada Kanwil DJKN.
UPPB-E1 menyusun Laporan Barang Pengguna Eselon I (LBPE1) terdiri dari LBPE1 Semesteran (LBPES), menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir suatu semester serta mutasi yang terjadi selama semester tersebut, yang datanya dihimpun dari LBKPS dan/atau LBPWS, dan menyampaikannya kepada UPPB dengan tembusan kepada DJKN. LBPE1 Tahunan (LBPET), menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir tahun serta mutasi yang terjadi selama tahun tersebut, yang datanya dihimpun dari LBKPT dan/atau LBPWT, dan menyampaikannya kepada UPPB dengan tembusan kepada DJKN.
UPPB menyusun Laporan Barang Pengguna (LBP) terdiri dari LBP Semesteran (LBPS) menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir suatu semester serta mutasi yang terjadi selama semester tersebut yang datanya dihimpun dari LBKPS, LBPWS dan/atau LBPES dan menyampaikannya kepada DJKN.
LBP Tahunan (LBPT) menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir tahun serta mutasi yang terjadi selama tahun tersebut, yang datanya dihimpun dari LBKPT, LBPWT dan/atau LBPET dan menyampaikannya kepada DJKN.
KPKNL menyusun Laporan BMN Kantor Daerah (LBMN-KD) berupa Tanah dan/atau Bangunan Idle, yang terdiri dari LBMN-KD Semesteran (LBMNS-KD) berupa Tanah dan/atau Bangunan Idle, menyajikan posisi BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan Idle pada awal dan akhir suatu semester serta mutasi yang terjadi selama semester tersebut, dan menyampaikannya kepada Kanwil DJKN.
LBMN-KD Semesteran (LBMNS-KD) per Kementerian Negara/Lembaga, menyajikan posisi BMN selain Tanah dan/atau Bangunan Idle, pada awal dan akhir suatu semester serta mutasi yang terjadi selama semester tersebut, yang datanya dihimpun dari LBKPS, dan menyampaikannya kepada Kanwil DJKN. LBMN-KD Tahunan (LBMNT-KD) per Kementerian Negara/Lembaga, menyajikan posisi BMN selain Tanah dan/atau Bangunan Idle, pada awal dan akhir tahun serta mutasi yang terjadi selama tahun tersebut, yang datanya dihimpun dari LBKPT, dan menyampaikannya kepada Kanwil DJKN;
Kanwil DJKN menyusun Laporan BMN Kantor Wilayah (LBMN-KW) berupa Tanah dan/atau Bangunan Idle, terdiri dari LBMN-KW Semesteran (LBMNS-KW) berupa Tanah dan/atau Bangunan Idle, menyajikan posisi BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan Idle pada awal dan akhir suatu semester serta mutasi yang terjadi selama semester tersebut, yang datanya dihimpun dari LBMNS-KD berupa Tanah dan/atau Bangunan Idle, dan menyampaikannya kepada DJKN.
LBMN-W Tahunan (LBMNT-KW) berupa Tanah dan/atau Bangunan Idle, menyajikan posisi BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan Idle pada awal dan akhir tahun serta mutasi yang terjadi selama tahun tersebut, yang datanya dihimpun dari LBMNT-KD berupa Tanah dan/atau Bangunan Idle, dan menyampaikannya kepada DJKN.
DJKN menyusun Laporan BMN (LBMN) berupa Tanah dan/atau Bangunan Idle, terdiri dari LBMN Semesteran (LBMNS) berupa Tanah dan/atau Bangunan Idle, menyajikan posisi BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan Idle pada awal dan akhir suatu semester serta mutasi yang terjadi selama semester tersebut, yang datanya dihimpun dari LBMNS-KW berupa Tanah dan/atau Bangunan Idle, dan menyampaikannya kepada Menteri Keuangan.
Guna berjalannya penatausahaan BMN dengan baik maka diadakan sanksi sebagai penunjang kelancaran Laporan BMN. Dimana dalam hal Kuasa Pengguna Barang/Pengguna Barang tidak menyampaikan laporan Pengelola Barang dapat menunda penyelesaian atas usulan pemanfaatan atau pemindahtanganan BMN yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Barang/Pengguna Barang sampai dengan disampaikannya laporan dimaksud.
Dan dalam hal terjadi penyalahgunaan dan/atau dengan sengaja menghilangkan bukti kepemilikan BMN, pihak yang menyalahgunakan bukti kepemilikan tersebut dapat dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepegawaian. Jika pelanggaran mengakibatkan terjadinya kerugian Negara dan/atau dapat diindikasikan terpenuhinya unsur pidana, sanksi administratif dapat disertai dengan sanksi penjara.
Dengan adanya penatausahaan BMN ini maka akan dapat memberikan informasi kepada Pemerintah untuk memberikan kebijakan dalam pengadaan Barang dan mengeliminasi kehilangan BMN dari oknum yang ingin merugikan keuangan pemerintah. Secara manajerial para stakeholder juga dapat melihat informasi berapa sebenarnya asset tetap Negara Republik Indonesia dalam satu periode pembukuan tertentu karena data BMN ini bisa dibaca dalam Neraca Laporan Keuangan Pemerintah (LKPP) dan data BMN yang di LKPP secara detail dapat dilihat dalam Laporan BMN yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Penulis

Heryanto Sijabat
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar