TREASURY-STATE TREASURY-STATE

Rabu, 23 Juni 2010

PERANAN STRATEGIS SIMAK-BMN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PENGADAAN BARANG

Pengelolaan keuangan Negara dan barang milik Negara yang baik tentunya merupakan nilai yang dapat meningkatkan kadar good governance dimasa reformasi keuangan Negara sekarang ini, reformasi birokrasi meliputi bidang perencanaan dan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pertanggung jawaban serta pemeriksaan keuangan. Reformasi ini dituangkan dalam UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Salah satu unsur agar laporan keuangan Kementerian/Lembaga dapat memberikan informasi yang benar dan akurat, dibutuhkan adanya pengendalian atau pengawasan dari internal dan eksternal.
Fungsi controlling berperan untuk mendeteksi potensi adanya deviasi atau kelemahan yang terjadi sebagai umpan balik bagi manajemen dari suatu kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaksanaannya. Hal-hal yang dicakup dalam fungsi controlling ini meliputi penciptaan standar atau kriteria, pembandingan hasil monitoring dengan standar, pelaksanaan perbaikan atas deviasi atau penyimpangan, pemodifikasian dan penyesuaian metode pengendalian dari kaca mata hasil pengendalian dan perubahan kondisi, serta pengkomunikasian revisi dan penyesuaiannya ke seluruh proses manajemen dengan harapan deviasi atau kelemahan yang pernah terjadi tidak terulang kembali.(Drs. Victor Sitorus dkk, Sistem Pengendalian Manajemen, BPKP, 2007, hal.6).
Fungsi pengawasan atas pengeluaran Negara diatur dengan jelas dalam UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
Dan dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan bahwa perbendaharaan adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan di dalam APBN dan APBD.
Pengelolaan dan pertanggungjawaban atas barang milik negara merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan.dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara Yang dimaksud barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/APBD dan perolehan lainnya yang sah. Termasuk dalam pengertian perolehan lainnya yang sah, di dalam PP 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN/D disebutkan antara lain sumbangan/hibah, pelaksanaan perjanjian/kontrak, ketentuan undang-undang, dan putusan pengadilan.
Pertanggungjawaban atas BMN menjadi sangat penting ketika laporan keuangan harus mencantumkan jumlah asset, dimana laporan keuangan tersebut disusun melalui suatu proses akuntansi atas transaksi keuangan, aset, hutang, ekuitas dana, pendapatan dan belanja, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungan. Informasi BMN memberikan sumbangan yang signifikan di dalam laporan keuangan khususnya di neraca.
Pengamanan terhadap BMN menjadi hal yang sangat penting. Pengamanan tersebut meliputi pengamanan fisik, pengamanan administratif, dan pengamanan hukum. Secara administratif diperlukan suatu sistem penatausahaan BMN sehingga dapat dilakukan pengawasan keadaan dan nilainya secara update sehingga dapat memberikan informasi kepada para pengguna BMN (stakeholder) dan dapat sebagai pertimbangan dalam pengadaan Barang untuk tahun-tahun yang selanjutnya.
Sekarang ini dalam mengelola BMN secara administrasi telah ada yang biasa disebut Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) yang merupakan sub sistem dari Sistem Akuntansi Instansi (SAI). SIMAK-BMN dibuat berjalan parallel dengan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) pada tingkat satuan kerja (satker).
Dengan berjalan secara paralel maka dalam Laporan Keuangan Satker akan dapat diterapkan prinsip check and balance antara arus uang dan arus barang. Dan juga SIMAK-BMN menyatukan konsep manajemen barang dengan pelaporan sehingga dapat memenuhi kebutuhan manajerial dan pertanggungjawaban sekaligus.
SIMAK-BMN merupakan gabungan prosedur manual dan komputerisasi yang akan menghasilkan informasi tentang Persediaan, Klasifikasi BMN, Pengkodean BMN, Tabel Kode Barang, Kondisi BMN, Daftar Barang, Daftar Barang Bersejarah, Laporan Barang, Daftar Inventaris Ruangan/ Daftar Barang Ruangan (DIR/DBR), Kartu Inventaris Barang/ Kartu Identitas Barang (KIB), Daftar Inventaris Lainnya/Daftar Barang Lainnya (DIL/DBL) dan Catatan Ringkas BMN.
Dengan adanya informasi tersebut, Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) dapat digunakan dalam hal ini satuan kerja Kementerian Negara / Lembaga untuk membuat kebijakan dalam pengadaan barang secara efektif dan effisien dimana hal ini akan dapat menghemat anggaran negara untuk pembelian atau pengadaan barang serta penggunaan SIMAK-BMN dengan baik dan benar akan juga dapat mengurangi temuan pada LKPP tahun 2009 yang mempermasalahkan dalam pelaksanaan inventarisasi dan penilaian aset tetap dimana hasil inventarisasi dan penilaian Rp 55,39 triliun menurut Direktorat Jenderal Kekayaan Negara belum dapat direkonsiliasi dengan hasil catatan inventarisasi dan penilaian pada kementerian/lembaga (Siaran Pers BPK, tanggal 3 Juni 2010).
Dengan demikian SIMAK-BMN memiliki peranan yang sangat strategis untuk membuat kebijakan dalam Pengadaan Barang serta dalam Laporan kementerian/lembaga dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).


HERYANTO SIJABAT
KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALBAR

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar